Pertemuan Asia-Pasific Group (APG) Inter-Parliamentary Union, yang dibuka Ketua DPR RI Marzuki Alie, Kamis (14/7) telah berhasil menyepakati beberapa point penting.

            Seusai membuka acara, pertemuan dilanjutkan oleh Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf yang juga sekaligus sebagai President of the Coordinating Committee of Women Parliamentarians. Salah satu agenda penting yang dibahas pada pertemuan kali ini adalah Rencana Strategis IPU 2012 – 2017.

            Asia Pasifik Group IPU mempunyai visi menjadi organisasi di Asia Pasifik yang universal, organisasi yang dinamis dan efektif yang mampu memajukan penegakan hukum, nilai-nilai demokrasi, budaya, dan lembaga melalui kerja sama antar parlemen.

          Selain itu, organisasi ini juga mempunyai visi untuk dapat membantu parlemen dan anggota parlemen di semua bagian dunia dalam merespons secara efektif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka untuk perdamaian, hak asasi manusia, kesetaraan gender, kemakmuran, dan pembangunan.

            Untuk Rencana Strategis IPU 2012-2017, beberapa point telah disepakati diantaranya adalah, membangun Parlemen untuk mendukung tujuan Pembangunan Internasional. Hal ini bertujuan untuk memperkuat tindakan parlemen terhadap perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

Dunia saat ini, sedang menghadapi kelangkaan energi karena keterbatasan sumber energi non-terbarukan sedangkan penggunaan energi tak terbendung dengan meningkatnya populasi dunia. Hal ini menjadi catatan penting, bahwa kondisi tersebut rentan untuk menghasilkan ketegangan di antara negara dan bangsa.

Di sisi lain, keterbatasan sumber energi juga mengancam kondisi kehidupan yang berkelanjutan bagi warga dunia dan adanya modernisasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi anggota parlemen untuk mempromosikan diversifikasi energi dan penggunaan energi terbarukan dalam rangka untuk mengamankan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Selain itu, Asia Pasific Group IPU juga ingin berperan mengatasi bencana alam. Langkah ini diambil bertujuan untuk meningkatkan peran parlemen dalam kebijakan mitigasi dan  mengembangkan manajemen yang tanggap terhadap  resiko bencana.

Dunia saat ini sering mengalami bencana alam besar. Asia Pasific Group IPU  mengakui dampak signifikan dari bencana alam yang ditimbulkan bagi penduduk di seluruh dunia.

Dalam hal ini, isu manajemen resiko bencana harus ditangani secara serius dalam parlemen, terutama untuk memastikan bahwa ada dukungan yang cukup untuk undang-undang tentang manajemen resiko bencana.

Diharapkan kesepakatan ini akan mendorong negara-negara IPU di bidang legislasi dalam mengatur bencana, termasuk juga mengatur kerjasama internasional dalam manajemen bencana. IPU juga akan berbagi dan bertukar informasi dengan organisasi internasional yang relevan yang berhubungan dengan manajemen bencana.

            Hal yang tak kalah pentingnya dalam pertemuan kali ini adalah kesepakatan kontribusi untuk perdamaian dan pencegahan konflik. Sejalan dengan Piagam PBB, adalah penting untuk mendukung langkah-langkah parlemen untuk mengatasi tindakan internasional yang bertentangan dengan Piagam PBB, termasuk intervensi militer, agresi, dan pendudukan asing.

Kegiatan lainnya yang ditargetkan adalah memfasilitasi rekonsiliasi politik melalui parlemen dalam situasi pasca konflik dan diplomasi parlemen.

Pada kesempatan itu, Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan  presentasi tentang visinya untuk kepemimpinan masa depan IPU. Para peserta menyambut baik dan mendukung konsep kepemimpinan yang disajikan.

Rekomendasi dari hasil pertemuan di Jakarta ini akan disampaikan pada Pertemuan APG di 125^th IPU Assembly di Bern–Swiss, Oktober 2011. (tt) foto:as/parle